Screenshot 2025-11-15 084738


Pemerintah memperkuat arah pembangunan komunikasi nasional dengan membentuk Badan Komunikasi Pemerintah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi informasi antarinstansi. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum komunikasi yang dihadiri berbagai pihak, termasuk para praktisi dan pemerhati komunikasi publik.


Dalam kesempatan tersebut, Prof. Widodo Muktiyo selaku Founder GPR Institute menyampaikan bahwa komunikasi memiliki peran vital sebagai “jembatan pembangunan”, karena mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga nasional. “Komunikasi adalah oksigen. Ia menggerakkan semua stakeholder dalam wilayah kerja kita,” tegasnya.


Prof. Widodo juga menyinggung kegelisahan yang pernah dialami saat bertugas, terutama terkait efektivitas komunikasi publik. Ia mempertanyakan apakah komunikasi pemerintah selama ini benar-benar diarahkan untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berkontribusi pada perdamaian dunia. “Ini tanggung jawab kita sebagai pejabat publik,” ujarnya.


Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah regulasi komunikasi pemerintah. Sejak 2015, Indonesia telah memiliki pedoman Government Public Relations (GPR) atau JPI. Namun dalam praktiknya, fungsi ini kerap ditempatkan sebagai peran sampingan. “Seringkali unit JPI ditempatkan di pojok belakang, dekat kamar mandi, dianggap tidak penting. Tapi ketika muncul masalah, justru yang pertama disalahkan adalah komunikasinya,” kritiknya.


Ia mengungkapkan pengalaman saat menjabat, dimana penguatan GPR membutuhkan perjuangan panjang karena regulasi saja tidak cukup. Upaya itu kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat hingga pada akhirnya Presiden membentuk Presidential Communication Office (PCO) sebagai unit yang bertugas mengonsolidasikan arah komunikasi nasional. Namun persoalan klasik tetap muncul: koordinasi antar instansi yang masih lemah.


Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Komunikasi Pemerintah, yang diketuai Wakil Menteri, guna memastikan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif. Badan ini dirancang untuk mengorkestrasi seluruh kerja komunikasi lintas sektor.


Dalam forum yang sama, disampaikan pula apresiasi kepada lembaga masyarakat sipil, GPR Institute, yang akan memberikan penghargaan objektif kepada instansi pemerintah melalui metodologi penilaian kinerja humas. Menurut pembicara, kualitas humas merupakan cerminan langsung dari kualitas institusi dan pemimpinnya.


Pada kesempatan tersebut, GPR Institute berencana memberikan dua kategori penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan 5 Tahun untuk Top Leader, serta 3 Tahun untuk pemimpin instansi yang menunjukkan kinerja komunikasi publik terbaik.


Sumber

all services

sketches
UI/UX Design
motion graphics
responsive design
product design
app design
psd design
Design Trends
Customer Support
Fully Responsive
Web Development
Branding

MY latest projects

portfolio-1-1

logistics

portfolio-1-2

web development

portfolio-1-3

App development

portfolio-1-4

tourism

portfolio-1-5

hire

portfolio-1-6

home services

testimonials

hear from my top clients

GET a quote

lets talk about pricing

Feel free to get in touch with me. I am always open to discussing new projects, creative ideas or opportunities to be part of your visions.